Daftar Isi Artikel dibawah ini berisi penjelasan sebagai berikut:

  1. Definisi Hibah
  2. Kewajiban Lembaga Penerima Hibah PAUD
  3. Persyaratan Lembaga Penerima Hibah PAUD
  4. Persyaratan Administrasi Hibah PAUD
    1. Berkas Diluar Proposal
    2. Sistematika Proposal
  5. Tatacara Pemberkasan
  6. Tatacara Pelaporan LPJ
  7. Download File Komplit

A. DEFINISI Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pergub No. 19, 2012).

B. KEWAJIBAN Lembaga Penerima Hibah PAUD

1. Melengkapi dan memenuhi SEMUA PERSYARATAN Hibah PAUD 2013
2. Menyelesaikan pemberkasan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan menyerahkan hasilnya ke tingkat Kabupaten/Kota
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Hibah PAUD SELAMBAT-LAMBATNYA 10 JANUARI 2014

C. PERSYARATAN Lembaga Penerima Hibah PAUD

1. Memiliki Ijin Operasional Lembaga yang dikuluarkan oleh Dinas Pendidikan yang masih berlaku
2. Lembaga penerima Hibah tidak sedang menerima bantuan lain selain Hibah yang dananya berasal dari dukungan APBD di tahun yang sama
3. Lembaga penerima Hibah bukan merupakan penerima Hibah di tahun sebelumnya (2012)

D. PERSYARATAN Administrasi Hibah PAUD

D.1 Berkas Diluar Proposal

Semua berkas berikut disertakan diluar proposal dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dan TIDAK USAH DIJILID; Tatacara pengesetan atau pemberkasan dijelaskan dibawah:
(1). KUITANSI (bermeterai Rp. 6.000,-)
(2). Fotokopi buku REKENING LEMBAGA (BPD/Bank Jateng) atas nama lembaga dan masih aktif
(3). Surat PERMOHONAN PENCAIRAN dana
(4). RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
(5). Surat PERNYATAAN bahwa sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (bermeterai Rp. 6.000,-)
(6). IJIN OPERASIONAL lembaga, berasal dari Dinas Pendidikan
(7). PAKTA INTEGRITAS (bermeterai Rp. 6.000,-); Catatan: Gunakan Format Pakta Integritas Terlampir
(8). Surat KETERANGAN DOMISILI lembaga, ditandatangani oleh kepala kelurahan / desa dan kecamatan setempat
(9). Fotokopi KTP Pengelola (Kepala Sekolah)
(10). Fotokopi KTP Bendahara
(11). NPHD, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (MoU)

D.2 Sistematika Proposal

Yang perlu dipersiapkan selain berkas diluar proposal (yang tidak usah dijilid) adalah PROPOSAL itu sendiri (yang dijilid). Sistematika proposal Hibah PAUD mengikuti susunan penulisan berikut:
COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
SURAT PERMOHONAN BANTUAN HIBAH DARI LEMBAGA
SURAT REKOMENDASI DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
BAB I PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang
  2. Dasar Hukum
  3. Sasaran
  4. Tujuan
BAB II PROFIL LEMBAGA
  1. Sejarah Bedirinya Lembaga
  2. Alamat Lembaga
  3. Visi Misi Lembaga
  4. Sasaran Program
  5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
  6. Struktur Organisasi Lembaga
  7. Manfaat Keberadaan Lembaga
  8. Rencana Penggunaan Dana Bantuan (Tuliskan Juga RAB disini)
  9. Sarana dan Prasarana
  10. Tindak Lanjut
BAB III PENUTUP
LAMPIRAN
  1. Profil Lembaga (dibuat dalam bentuk resume 1 halaman, format terlampir)
  2. Susunan Organisasi (dibuat dalam bentuk resume 1 halaman, format terlampir)
  3. Akta Notaris
  4. Foto Copy NPWP Lembaga
  5. Foto Copy Rekening (Bank BPD Jateng Atas Nama Lembaga)
  6. Foto Copy Ijin Operasional (Dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan)
  7. Surat Keterangan Domisili (Disahkan Kelurahan/Desa dan Kecamatan Setempat)
  8. Daftar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
  9. Daftar Peserta Didik
  10. Dokumentasi Kegiatan (Minimal 5 Foto Kegiatan, Berikan Keterangan di Bawah Foto)

E. TATACARA PEMBERKASAN

Berikut ini adalah tatacara pemberkasan Hibah PAUD 2013
  1. Semua jenis administrasi diluar proposal yang disebutkan pada point D.1 diatas yaitu meliputi Kuitansi, Fotokopi Buku Rekening Bank BPD atas nama lembaga yang masih aktif, sampai dengan NPHD dibuat sebanyak 5 (lima) ganda;
  2. Persyaratan Nomor 1 s.d 10 untuk ganda pertama bermeterai, empat ganda lainnya tanpa meterai; Silahkan lihat penjelasan diatas berkas mana saja yang menggunakan meterai Rp. 6000,-;
  3. Semua persyaratan disusun secara urut sesuai dengan yang disebutkan pada point D.1 diatas;
  4. Ketentuan persyaratan Nomor 11 (NPHD) :
  • Ganda Ke-1: Pihak Pertama, bermeterai Rp. 6.000,-
  • Ganda Ke-2: Pihak Kedua, bermeterai Rp. 6.000,-
  • Tiga ganda sisanya tanpa meterai
  • Catatan : NPHD diklip saja, tidak usah dihekter / distaples apalagi dijilid, jangan
  1. Pastikan persyaratan hibah yang dikirim telah distempel/dicap basah dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan;
  2. Berkas yang sudah jadi selanjutnya dikaret/disatukan dengan proposal dan NPHD (berlaku untuk satu lembaga, satu karet). Dibawah ini adalah detil gambarnya (klik gambar untuk memperbesar):

F. TATACARA PELAPORAN LPJ

  1. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
  • Nama/judul kegiatan;
  • Susunan pengurus/kepanitiaan;
  • Realisasi Anggaran Biaya (disertai fotokopi rekening bank lembaga);
  • Dokumentasi Kegiatan.
  1. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
  2. LPJ Hibah PAUD disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2014.
  3. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

G. DOWNLOAD FILE KOMPLIT

Silahkan download file komplit dengan KLIK DISINI (Update v3); File tersebut berisi beberapa file, dan berikut ini adalah penjelasannya:
Bagi lembaga penerima Hibah PAUD, silahkan Download NPHD Format Microsoft Word

LAMPIRAN SK HIBAH PAUD TAHAP I DAN II.xls
Daftar penerima Hibah PAUD 2013 Jateng Tahap 1 dan 2; Nominal atau besaran Hibah berpatokan pada lampiran SK Hibah ini. Jika masih terdapat daftar lembaga yang sama/duplikasi mohon langsung konfirmasi ke Provinsi.

0. BACA AKU PLIS.pdf
PENTING! Cara membuka file NPHD HIBAH ada disini. Silahkan Baca penjelasan yang sudah kami siapkan didalamya.

1. NPHD HIBAH PAUD 2013 - SK TAHAP I.xlsm
Penjelasan singkat. Disampaikan bahwa untuk menggunakan file NPHD Hibah, lakukan "Enable Content" pada excel terlebih dahulu agar program yang ada didalamnya berjalan sempurna. Pahami file BACA AKU PLIS sebelumnya. Pertanyaan/Laporkan kesalahan file ini ke 088 2150 13 2 13. NB: NPHD sudah bisa untuk Tahap 1 maupun Tahap 2.

2. PENJELASAN LENGKAP HIBAH PAUD 2013.pdf
Isinya adalah definisi Hibah, Kewajiban Penerima Hibah PAUD, Persyaratan Lembaga Penerima Hibah PAUD, Persyaratan Administrasi HIbah baik proposal maupun berkas yang diperlukan diluar proposal, Tatacara pemberkasan hibah, dan Tatacara pelaporan Hibah

3. VISUALISASI CARA PEMBERKASAN HIBAH PAUD 2013.pdf
Cara pemberkasan Hibah PAUD yang dijelaskan pada dokumen nomor 2 diatas dijelaskan kembali secara visual pada dokumen nomor 3 ini

4. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH.doc
Pakta Integritas yang digunakan tahun ini BERBEDA dengan format pakta integritas yang digunakan tahun lalu. Untuk tahun 2013 ini gunakanlah format pakta integritas ini (format diambil dari lampiran Pergub No. 10 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari pergub Hibah sebelumnya.

5. SISTEMATIKA PROPOSAL HIBAH DAN LAMPIRANNYA.doc
Sistematikan proposal Hibah yang dijelaskan pada dokumen nomor 2 diatas, lampirannya ada di dalam dokumen ini.

6. FORMAT LAMPIRAN PENGIRIMAN HIBAH PAUD 2013.xls
Dokumen ini hanya untuk pengurus teknis tingkat kabupaten/kota, ketika menyerahkan berkas administrasi hibah ke tingkat provinsi wajib menyerahkan dokumen format lampiran ini baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk yang sudah di cetak (hard copy). Silahkan baca petunjuk yang ada didalamnya.

7. PERGUB NO 19 TAHUN 2012 - HIBAH 2013.pdf
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Hibah

8. PERGUB NO 10 TAHUN 2013 - PERUBAHAN PERGUB 19 THN 2012.doc
Perubahan peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 19 Tahun 2012

9. PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011.doc
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tatacara pemberian Hibah

10. PERMENDAGRI NO 39 TAHUN 2012.pdf
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011

Post a Comment Blogger

 
Top